NU Cirebon
Cirebon – Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon, KH Wawan Arwani, menegaskan bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) memiliki posisi strategis sebagai organisasi kader yang mencetak pemimpin-pemimpin perempuan Nahdlatul Ulama. Karena itu, penguatan kapasitas kader melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan harus menjadi agenda utama organisasi agar mampu menjawab tantangan zaman.
Pesan tersebut disampaikan dalam pelantikan Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kabupaten Cirebon periode 2025–2030 di Ballroom Apita Hotel Cirebon, Sabtu (18/7). Pelantikan mengusung tema *”Mengokohkan Kepemimpinan Perempuan Fatayat NU yang Mengakar pada Nilai, Tangguh Menghadapi Tantangan Digital.”*
Menurut Kiai Wawan, Fatayat NU tidak hanya berfungsi sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter dan kepemimpinan kader perempuan yang akan melanjutkan estafet perjuangan organisasi.
“Sebagai organisasi jam’iyah, Fatayat adalah kawah candradimuka. Karena itu, seluruh kader Fatayat NU perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Saat ini perempuan harus mampu menjadi pribadi yang berdaya dan berkarya,” ujar Kiai Wawan.
Ia menambahkan, Fatayat NU juga memikul peran sebagai organisasi gerakan yang diharapkan mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, kepengurusan baru didorong tidak hanya memperkuat konsolidasi internal, tetapi juga memperluas pengabdian kepada umat.
“NU Kabupaten Cirebon sangat berharap lebih kepada peran dan khidmat Fatayat dalam memberikan kontribusi nyata bagi umat dan masyarakat,” katanya.
Kiai Wawan berharap kepengurusan periode 2025–2030 mampu memperkuat sistem kaderisasi, meningkatkan kualitas kepemimpinan perempuan, serta menghadirkan berbagai program yang sejalan dengan visi besar Nahdlatul Ulama dalam melayani umat dan membangun masyarakat.
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, jajaran Pimpinan Besar Fatayat NU, Pengurus Wilayah Fatayat NU Jawa Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon.
Dalam pidato perdananya sebagai Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Cirebon periode 2025–2030, Najhah Barnamij menegaskan komitmen kepengurusan baru untuk menjadikan Fatayat NU sebagai organisasi yang relevan, progresif, dan berdampak bagi masyarakat.
“Pada periode 2025–2030 ini, Fatayat NU Kabupaten Cirebon hadir dengan tekad kuat untuk menjadi organisasi yang relevan, progresif, dan berdampak nyata. Kami tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi akan menggerakkan perubahan itu sendiri mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten,” ujar Najhah.
Untuk mewujudkan visi tersebut, kata Najhah, kepengurusan baru mengusung empat strategi gerakan, yakni menjadikan Fatayat sebagai pelindung keluarga, motor penggerak perubahan, penjaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, serta wadah pemberdayaan perempuan. Seluruh program itu dirangkum dalam tiga komitmen utama, yaitu berdaya, berkarya, dan berjaya.
Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui sejumlah program prioritas, di antaranya penguatan Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan pembentukan ranting, perlindungan perempuan dan anak, advokasi lingkungan hidup berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi kader, serta penguatan dakwah digital berbasis Aswaja An-Nahdliyah.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan.
“Pemerintah tidak akan mampu menjalankan seluruh program pembangunan tanpa dukungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan seperti Fatayat NU. Saya berharap Fatayat menjadi pelopor perubahan di Kabupaten Cirebon serta terus berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujar Imron.
Melalui kepengurusan baru periode 2025–2030, PC Fatayat NU Kabupaten Cirebon berkomitmen memperkuat kaderisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama yang berakar pada nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah, adaptif terhadap transformasi digital, serta mampu memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan hidup, perlindungan perempuan dan anak, hingga kemaslahatan umat dan bangsa.






