CIREBON – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Pemilihan Bupati (Pilbup) Cirebon maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat telah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pemenangnya.
Sejumlah persoalan dan permasalahan yang muncul selama berlangsungnya pilkada menjadi pengalaman dan catatan berharga. Tidak hanya untuk penyelenggara pemilihan umum (pemilu), tapi juga elemen lainnya, termasuk organisasi kegamaan yang menjadi elemen pengontrol seperti Nahdlatul Ulama (NU).
Selasa (21/8), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cirebon mengadakan Sosialisasi Hasil Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018. Bertempat di Hotel Aston Jalan Brigjen Darsono By Pass Cirebon, agenda tersebut dihadiri oleh berbagai stakeholders di Kabupaten Cirebon.
Pantauan NUCIREBON ONLINE, sejumlah elemen hadir dalam sosialisasi. Mereka antara lain perwakilan eksekutif, legislatif, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda), partai politik, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan kalangan jurnalis.
Tampak juga Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon KH Aziz Hakim Syaerozi, perwakilan Badan Otonom NU seperti Fatayat, GP Ansor, IPNU, IPPNU, PMII, dan lainnya.
Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu ada sejumlah pelanggaran yang ditemukan. Total terhitung ada 14 pelanggaran.
“Rinciannya, 9 pelanggaran dari pelaporan masyarakat dan 5 merupakan temuan dari jajaran Panitia Pengawasan di lapangan,,” kata dia.
Dari perjalanan pesta demokrasi daerah lima tahunan itu Khoir mengajar kepada seluruh stakeholders dan masyarakat untuk ikut aktif mengawasi jalananya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
“Jadi, mari kita bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” tandas dia.
Senada disampaikan Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Loli Suheti. Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu.
Menurutnya, sejumlah permasalahan yang biasa muncul dalam pelaksanaan pemilu antara lain logistik, kinerja penyelenggara, dan daftar pemilih. Karena itu, harus menjadi perhatian bersama agar dapat meminimalisir masalah yang muncul.
“Beberapa permasalahan yang harus diwaspadai di antaranya logistik, DPT, dan lemahnya kinerja KPPS. Untuk diketahui, sekarang di tingkat provinsi bisa memutuskan dan membatalkan keputusan,” pungkasnya. (kus)
